Paradigma lama Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) lebih diorientasikan pada pengembangan nilai moral yang kabur dan tidak jelas akar keilmuannya dan lebih diorientasikan untuk mendukung kepentingan rezim orde baru mempertahankan status quo. Seiring dengan perubahan politik dari otoriterisme ke demokratisasi untuk menuju Indonesia Baru (civil society) paradigma lama mengalami anomali yang memuncak pada krisis eksistensi PKN. Untuk mengatasi krisis tersebut perlu dimunculkan paradigma baru PKN yaitu paradigma yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang tidak mampu diatasi paradigma lama PKN dan juga yang sejalan dengan Indonesia Baru. Sosok paradigma baru PKN pada dasarnya dikontruksi berdasarkan pemikiran antitesis terhadap paradigma lama PKN. Sosok paradigma baru dihasilakan adalah yang bercirikan pertama kuat orientasi keilmuannya dalam arti dikembangkan berdasarkan topik-topik keilmuan dari ilmu politik hukum dan ekonomi serta ilmu sosial lain yang relevan. Juga dikembangkan terutama berdasarkan ilmu sosial emansipasi. Meskipun demikian harus tetap berorientasi pada anak didik. Kedua berorientasi secara kuat untuk pemberdayaan warga negara pengembangan budaya politik kewarganegaraan dan mengembangkan sikap kritis dan kreatif warga negara. Paradigma baru PKN yang demikian akan mampu mendorong berkembangkannya masyarakat madani sebagai masyarakat Indonesia Baru dan juga tidak rentan terhadap perubahan rezim.