Surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan dan Pemberdayaan Nasional tahun 2005 merupakan langkah maju dalam proses penyusunan anggaran. Keadilan dan kesetaraan gender tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Pencapaian anggaran berperspetif gender membutuhkan pemahaman dan komitmen penuh dari berbagai pihak baik eksekutif legislatif kelompok masyarakat dan seluruh stokeholders yang mempunyai kepedulian tentang masalah ini.