RUU APP menunjukkan adanya potensi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender berdasar prasangka terhadap tubuh perempuan dan aktivitas yang dilakukan perempuan namun dianggap tidak sesuai peran gendernya seperti keluar malam dan sebagainya. Apabila RUU APP disahkan berarti pemerintah tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Atau dengan kata lain pemerintah telah melakukan pelanggaran dalam menegakkan hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan.