Menurut sejarah desentralisasi atau otonomi daerah berasal dari inovasi sistem pemerintah kolonial karena pemerintahan Hindia Belanda menjadi semakin kompleks. Beberapa aspek pelaksanaan otonomi daerah pasca kemerdekaan merupakan kelanjutan hal yang sama di era kolonial. Meski struktur organisasi pemerintah daerah masih melanjutkan warisan kolonial tetapi substansinya berubah total. Tekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota mendorong penyelenggara daerah semakin dekat dengan publiknya. Dalam jangka panjang publik lokal diharapkan mengontrol kinerja pemerintahan daerah dalam rangka good governance.