Dengan diluncurkannya kabijakan darurat pendidikan atau pendidikan layanan khusus maka konsepsi penanganan anak dalam situasi darurat atau konflik secara total dan komprehensif dapat disiapkan. Jadi bukan berdasarkan uluran tangan para penyalur proyek pendidikan anak di kawasan darurat (bencana konflik bersenjata atau sosial). Diharapkan konsepsi kebijakan dimaksud dapat dikembangkan sebagai bagian integral dari realisasi sistem pendidikan sebagaimana diperintahkan dalam pasal 32 ayat 2 UU no.20 tahun 2003. Dengan adanya kebijakan kedaruratan maka penanganan pendidikan anak dalam situasi bencana dan darurat tidak ditangani secara reaktif aksidental dan sesaat tetapi disusun dengan/dalam sistem pendidikan yang sudah ada.