Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengontrol semua aktifitas pemerintahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah daerah. Padahal di era otonomi daerah saat ini aktivitas pemerintahan di daerah cenderung semakin meningkat. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewewnang dan/atau tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.