Muyanja Ssenyonga, Sulistyo Primary Author mixed material bibliography Bag. Serial JKAP; Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Magister Administrasi Publik UGM ind Indonesia

Index Artikel

Sumber artikel:Jurnal. Halaman: 135-159 Tulisan ini mengupas berbagai cara yang bisa ditempuh dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertama mengidentifikasi penyebab dasar korupsi agar upaya pemberantasan korupsi dapat dititikberatkan ke akar rumput permasalahan tersebut. Pengurangan peluang korupsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi swastanisasi mendorong terciptanya persaingan dalam penyedian jasa umum menaikan upah dan gaji riil pegawai negeri sipil yang harus kenaikannya harus dikaitkan langsung dengan kinerja mereka adalah beberapa cara ke arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu kebijakan tadi harus diimbangi dengan beberapa mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pemberdayaan upaya badan pemberantasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dari berbagai bidang dan keterampilan diberikan wewenang untuk mencegah menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberantasan korupsi penyebab korupsi dampak yang ditimbulkannya dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa saja yang terlibat kasus korupsi memberikan sinyal yang jelas pada masyarakat bahwa korupsi tidak bermanfaat karena resikonya amat berat. Upaya yang tidak kalah penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdirinya kebebasan media massa kegiatan LSM dan transparensi di lembaga legislative akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. Sipil komitmen pemerintah yang terwujud dalam wewenang yang diberikan badan pemberantas korupsi sumber daya alam dan manusia yang diperuntukkan ke arah tersebut dan dasar hukum yang kuat yang melandasi kegiatannya dan pemberian izin dan wewenang untuk keberhasilan pembersihan negara dari penyakit korupsi. Upaya untuk pemberantasan korupsi seyogyanya harus berkelanjutan supaya masyarakat sadar akan kerugian korupsi pada masyarakat baik yang bersifat jangka pendek dan panjang. 1. KORUPSI, PEMBERANTASAN 350.5 JKA UPT Perpustakaan UM Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan UM 2 -33954 2009-09-03 00:00:00 2009-09-03 00:00:00 machine generated