Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis semangat dan ide dari UU penyiaran No 32 / 2002 melihat peraturan pemerintah (PP) dan aturan pelaksanaan lainnya dengan menggunakan perspektif ekonomi politik dan moncoba menjawab 3 pertanyaan besar Bagaimana kebijakan makro politik penyiaran yang diambil oleh pemerintah Indonesia mangapa itu dipilih dan bagaimana masa depan demokratisasi penyiaran di Indonesia.