Pembagian kewenangan dalam pelayanan publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pembagian kewenangan dalam pelayanan publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Arwan Agus Purwanto Primary Author mixed material bibliography Bagian Serial JKAP; Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Magister Administrasi Publik UGM ind Indonesia Sumber artikel:Jurnal. Halaman: 187-201 Implementasi undang-undang otonomi daerah sebagai salah satu bentuk kemenangan gerakan reformasi telah menimbulkan harapan besar bagi mekarnya demokrasi pada level paling bawah. Harapan diletakan kemudian adalah jika demokrasi dapat dipraktekan hal tersebut akan menjadi obat untuk menyembuhkan segala penyakit dan persoalan yang dihadapi di daerah selama ini terutama masalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. 1. LAYANAN PUBLIK - OTONOMI DAERAH 350.5 IKA UPT Perpustakaan UM Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan UM 2 -34244 2009-09-03 00:00:00 2009-09-03 00:00:00 machine generated