Detail Cantuman
Pencarian SpesifikIndex Artikel
Pembagian kewenangan dalam pelayanan publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Implementasi undang-undang otonomi daerah sebagai salah satu bentuk kemenangan gerakan reformasi telah menimbulkan harapan besar bagi mekarnya demokrasi pada level paling bawah. Harapan diletakan kemudian adalah jika demokrasi dapat dipraktekan hal tersebut akan menjadi obat untuk menyembuhkan segala penyakit dan persoalan yang dihadapi di daerah selama ini terutama masalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Informasi Detail
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| Kode Buku |
350.5 IKA
|
| No Reg |
-
|
| Penerbit | Bagian Serial JKAP; Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Magister Administrasi Publik UGM : ., |
| Deskripsi Fisik |
Sumber artikel:Jurnal. Halaman: 187-201
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Edisi |
No. 2. Vol. 10 November-2006
|
|---|---|
| Subjek | |
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain