Pergulatan orientasi militer dalam politik di Indonesia sering mewarnai peta politik di Indonesia. Salah satu pergolakan politik yang mengubah peta politik di Indonesia adalah tindakan militer dalam peristiwa 17 oktober 1952. Pimpinan AD mengorganisasi demonstrasi dan mendesak presiden Soekarno untuk memburkan parlemen. Usaha yang gagal ini membawa korban pada diberhentikannya beberapa pejabat AD serta pergantian pimpinan komandan militer di daerah. Para perwira yang lebih berorientasi mengembangkan dan mengandalakan semangat idiologis dalam pembinaan tentara semakin menonjol. Disisi lain tuntutan AD yang gagal menurut pembubaran parlemen telah mengubah atmosfir politik khususnya parlemen karena mereka sadar bahwa legitimasi anggota parlemen sangat lemah. Tuntutan untuk di adakannya pemilihan umum sesegera mungkin menjadi mendesak. Penanganan kudeta militer yang setengah-setengah menyebabakan tatanan politik di Indonesia ralatif kelihatan stabil dengan adanya berbagai tindakan politis yang bersifat kompromis namun kemudian menjadi rentan dalam menagadakan supermasi sipil.