Format baru otonomi daerah (UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999) merupakan titik awal desentralisasi yang memberi lebih banyak kewenangan kepada daerah untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah. Kendati memberikan harapan-harapan implementasi otonomi daerah menimbul tantangan dari segi kesiapan sumber daya termasuk sumber daya manusia (SDM). Agar dapat mencapai sasaran untuk akselerasi pembangunan ekonomi daerah diperlukan upaya penyiapan SDM aparat yang benar-benar memahami hakikat otonomi daerah dan masyarakat sebagai pemasok tenaga kerja keharusan untuk menyiapkan SDM yang andal dan berkualitas ini terasa semakin mendesak karena pada saat yang bersamaan Indonesia menghadapi arus globalisasi perekonomian dunia. Untuk menghadapi arus globalisasi dan implementasi otonomi daerah bekal pendidikan dasar tidak lagi memadai untuk membangun kompetisi ekonomi daerah oleh karenanya lebih banyak diperlukan tenaga-tenaga terampil dengan bekal skill diatas standar pendidikan dasar sampai pada tingkatan high skill. Sudah saatnya perlu mengintensifkan Institusi pendidikan tenaga terampil dan skill seperti sekolah lanjutan / kejuruan perguruan tinggi lembaga pengembangan profesi dan lembaga pelatihan atau kursus keterampilan lainya di daerah.