Badan legislatif di negara demokrasi mempunyuai peran penting dalam menampung aspirasi rakyat sekaligus sebagai corong penghubung pemerintah dengan rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat pada masa orde baru ternyata badan legislatif peranannya sangat lemah dan kurang berdaya dalam menjalankan fungsinya. Bahkan secara praktis kedudukan legislatif jauh di bawah eksekutif meskipun secara yuridis sejajar sehingga membawa kesan bahwa kedudukan badan eksekutif terlalu kuat dan sebaliknya badan legislatif terlalu lemah. Bergulirnya reformasi membawa angin segar ke arah demokratisasi yang berdampak terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif yakni pemberdayaan fungsi dan kedudukan badan legislatif yang secara praktis berada pada posisi yang lebih kuat di atas eksekutif. Angin segar demokratisasi semakin bertiup ke daerah dengan lahirnya undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada politik desentralisasi yang berupa pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dan lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislasi fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk mengangkat dan memberdayakan DPRD dengan memberikan hak kepada DPRD yang cukup luas yang diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan mengefektifkan fungsi pengawasan. Disamping itu undang-undang ini juga bertujuan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat.