Menurut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanaan yang berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) belakangan ini mendorong pemerintah untuk menaikan kembali pungutan PNBP nya. Dengan mengambil contoh penelitian di provinsi Jambi kajian ini mencari kemungkinan untuk menaikan PNBP menggunakan metoda (1) Analisis tarif dan peraturan perundang-undangan serta (2) analisis harga. Hasil kajian adalah sebagai berikut. Realisasi produksi kayu bulat (KB) dan kayu bulat kecil (KBK) pada IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) pembangunan HTI berkisar antara 7 9% dan 62 8% atau rata-rata hanya 29% dari target produksinya dan didominasi oleh KBK (68%-87%). Harga pasar rata-rata tertimbang untuk KBK diameter kurang dari 30 cm sesuai permendag (Peraturan Mentri Perdagangan) adalah Rp 245.000/m3 disarankan untuk dinaikan menjadi Rp 650.000/m3. Tarif PSDH untuk KBK diameter kurang dari 30 cm hanya 1% dari harga pasarnya lebih kecil dari tarif untuk sortimen lain dalam kelompok KBK sehingga disarankan untuk dinaikkan menjadi 10% agar setara dengan sortimen lain. Apabila tarif DR untuk KBK diameter kurang dari 30 cm setara dengan tarif PSDH yaitu 10% dari harga pasar maka tarif DR adalah Rp 65.000/m3 sehingga disarankan dinaikkan dari US 2 per m3 menjadi US 6 5 per m3. Target produksi kayu dalam RKT (Rencana Karya Tahunan) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan oleh perusahaan diperiksa potensi oleh dinas kehutanan kabupaten dan RKT nya disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sehingga disarankan untuk difungsikan sebagai instrumen untuk merencanakan target pungutan DR dan PSDH. Kenaikan harga pasar rata-rata tertimbang KBK serta tarif PSDH dan DR diharapkan menaikan PNBP sektor kehutanan.