Fenomena kerusakan hutan konservasi (HK) mendapat perhatian khusus karena HK ibarat benteng terakhir pertahanan ekosistem hutan yang lebih menekankan aspek perlindungan. Berdasarkan studi kasus di Cagar Alam Durian Lucuk II dan Hutan Bakau Pantai Timur di Provinsi Jambi serta studi pustaka menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif kajian ini menghasilkan informasi tentang lambatnya proses penetapan HK sumber daya manusia yang terbatas lokasi yang jauh dan tersebar bentuk-bentuk ancaman terhadap Cagar Alam (CA) dan usulan pengelolaan Hk ke depan. Baru 21 5%kawasan CA dan 22 2% kawasan Suaka Margasatwa (SM) yang telah ditetapkan sisanya 78% CA belum ditetapkan potensi konflik batas masih sangat besar. Rasio luas HK terhadap jumlah pegawai di luar Jawa 1.000 ha s/d 29.000 ha per pegawai dan di Jawa 150 ha per pegawai. Tugas Seksi Konservasi Wilayah (SKW) kurang mendapat perhatian. Tanggungjawab Balai/Balai Konserasi Sumber Daya Alam (KSDA) lebih besar daripada Balai/Balai Besar Taman Nasional (TN) rata-rata HK yang dikelola lebih luas jumlah unik HK yang di kelola lebih banyak lokasi tersebar satu sama lain. Balai/Balai Besar KSDA memiliki Kantor SKW di ibukota kabupaten namun kadangkala lokasinya makin menjauh lokasi CA dan Suaka Alam (SA) sehingga dengan adanya 2.040 desa yang berpenduduk 660.845 Kepala Keluarga (KK) ai sekitar HK maka pengelolaan dari jarak jauh dipandang kurang efektif ancaman terhadap kelestariannya dapat terjadi setiap saat. Dikarenakan berbagai ancaman terhadap kawasan CA kawasan menjadi terfregmentasi makin sempit terdegradasi dan mengalami kerusakan vegetasi. Usulan pengelolaan HK kedepan adalah (1) Pengelolaan berbasis resort (2) Kolaborasi multipihak (3) Networking konsevasi (4) Leadership konservasi (5) Multidisipliner (6) Pengelolaan beyond boundary (7) Trust fund konservasi (8) Management performance evaluation.