Materi undang-undang meliputi hal-hal yang secara tegas diperintahkan oleh UUD 1945 ketetapan MPR ( dalam bidang legislatif) oleh undang-undang pokok. hal-hal yang menyangkut hak asasi dan keharusan-keharusan yang mengikat rakyat dan hal-hal yang disepakati oleh DPR bersama presiden patut diatur dalam undang-undang. Sedangkan seberapa jauh rincian uandang-undang tergantung pada politik hukum pemerintah.