Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena di keresidenan banten setelah daerah itu diduduki oleh belanda. Penelitian ini melalui empat tahap yaitu mencari sumber sejarah (heuristic) kritik interpretasi dan penulisan sejarah (hystoriografi). hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan dikedua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan itu berjalan tidak sempurna. Tidak lama setelah banten diduduki oleh belanda beberapa tokoh banten khususnya yang pro-belanda yang membicarakan status daerah itu di masa datang. Dinas penyerangan keresidenan banten pro-belanda menyediakan beberapa alternatif agar dipilih rakyat banten. Alternatif yang dikemukakan (1) Banten sebagai propinsi ke-13 dari kerajaan belanda (2) Banten masuk negara indonesia serikat secara langsung sebagai negara atau negara istimewa atau (3) Banten masuk NIS secara tidak langsung dengan terlebih dahulu bergabung dengan negara pasundan atau Distrik Federal Jakarta. jika bergabung dengan negara pasundan ada dua cara yaitu daerah itu sebagai keresidenan atau sebagai negara atau sebagai daerah istimewah. Beberapa alternatif tersebut disampaikan kepada badan perwakilan rakyat banten untuk dipilih dan menetapkan suatu delegasi dan tugasnya menyampaikan pilihan mereka kekonferensi meja bundar di Den Haag. Ternyata paduan tersebut tidak mengikuti dinas penerangan tetapi menunggu hasil koferensi. Putusannya banten tetap masuk wilayah RI sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat