kebijakan program pembangunan yang mementingkan sektoral baik dalamlingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ghanya akan menimbulkan tumpang tindih program dan ketimpangan yang menghambat ytujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial dipandang sebagai sesuatu yang integral dan komprehensip karena terkait dengan berbagai bidang dan sektor seperti pelestarian lingkungan lapangan kerja dan pengembangan infrasruktur yang merata sehingga tidak dapat diselesaikan dengan hanya program sektoral. Oleh karena itu masih diperlukan (1) Bappenas yang membuat perencanaan pembangunan nasional (2) institusi birokrasi untuk menanamkan sikap mental yang mengutamakan tujuan kepentinagan nasional dalam pelaksanaan program pembangaunan (3) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-udangan dalam semua tingkatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan.