Perselisihan pendapat tentang Perda berbasis syariat agama itu bertentangan atau tidak dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi tidak menemukan jalan pemecahannya hingga saat ini pemerintah tidak dapat membiarkan keadaan ini berlangsung tanpa ada sebuah kepastian hukum yang dipakai pedoman. Pemerintah mesti dengan segera mengambil sikap yang tegas untuk mengakhiri segala bentuk deskriminasi dan pelanggaran HAM sebagai akibat diterapkannya Perda-perda berbasis syariat itu.