Sebagian analisa politik mengatakan bahwa peraturan daerah berbasis agama (Islam) adalah merupakan akomodasi negara terhadap Islam. Namun agaknya hal ini bukan sekedar masalah akomodasi. Akomodasi seperti tidak akan pernah berhenti hingga sampai pada titik puncaknya menjadikan Islam sebagai dasar negara.