Demokrasi sebagai bagian dari unsur budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat pendukungnya. Salah satu fenomena dari hal tersebut terlihat pada proses pergantian demokrasi parlementer menuju demokrasi terpimpin. Komunitas pendukung konsepsi demokrasi liberal cenderung reseptif terhadap kebudayaan Barat dan enggan nilai-nilai budaya Timur. Sebaliknya pendukung konsepsi demokrasi terpimpin cenderung mengecam demokrasi terpimpin cenderung mengecam demokrasi liberal sebagai produk masyarakat kapitalis yang individualis. Pertarungan konsepsi tersebut mewarnai pergaulan elite politik dalam memperebutkan paspor kebudayaan sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Elite politik yang memanfaatkan nilai-nilai budaya dominan di masyarakat ternyata berhasil menggusur tatanan budaya liberal. Kekuatan ekstra parlementer-presiden Soekarno dan AD- berhasil mengambil peran partai-partai politik. Puncak dari keberhasilan mereka terjadi pada masa dikumandangkannya dekrit presiden 5 Juli.