Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Oleh karena itu seharusnya pendidikan yang merupakan sektor publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan publik. Namun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997 kemudian yang disusul dengan kejatuhan Presiden Soeharto setelah berkuasa 32 tahun pendidikan saat ini bergeser menjadi sektor privat. Pendidikan kemudian dikomersialisasi negara melempar tanggung jawab kepada masyarakat dalam membiayai pendidikan. Pendidikan dikomersialkan sebagai dampak dari konsensus Washington (1994) yang kemudian memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi atas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga-lembaga keuangan internasional. Kritik sudah banyak mendera pada bank Dunia salah satu diantara adalah jeratan hutang luar negeri yang kerap kali dipakai untuk melayani kebutuhan penguasa diktator ketimbang melayani rakyat. Akan selalu ada kebocoran pada tiap hutang yang diberikan oleh Bank Dunia dan yang janggal Bank Dunia selalu terlambat dalam mencium kecurangan ini.