lokomotif transparansi dan partisipasi publik Abdul Rahman Ma'mun Primary Author mixed material bibliography Bag. Serial Negarawan: Jurnal Sekretariat Negara RI ind Indonesia

Index Artikel

Sumber artikel:Jurnal. Halaman: 160 - 169 Transparansi dan partisipasi publik merupakan salah satu prasyarat bagi negara demokrasi. Dalam konteks mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) transparansi badan publik sebagai penyelenggara negara juga menjadi bagian signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. pengesahan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Republik (UU KIP) pada April 2008 merupakan komitmen untuk menciptakan good governance dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Undang-undang KIP ini mulai dilaksanakan dengan pembentukan Komisi Informasi (KI) Pusat pada tahun ini sebelum pemberlakukannya bagi badan publik April 2010 nanti. KI sebagai lembaga negara independen dalam jangka waktu satu tahun harus melakukan konsolidasi sosialisasi seta menyiapkan petunjuk pelakasanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pelayanan informasi publik. Sehingga pada saat Undang-Undang 14/2008 diberlakukan badan publik sudah siap untuk transparan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik 1. PUBLIK, TRANSPARANSI - PUBLIK, PARTISIPASI 2. KOMISI INFORMASI (KI) 352.05 NEG UPT Perpustakaan UM Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan UM 2 -54942 2015-08-12 00:00:00 2015-08-12 00:00:00 machine generated