Perubahan politik dalam kebijakan kesehatan khususnya terkait dengan otonomi daerah di Indonesia menyababkan perubahan pada komponen struktural dan fungsional pada level provinsi dan kabupaten/kota. Peran dinas kesehatan kabupaten dan kota menjadi sangat vital dalam mengelola progam sekaligus dalam pengelolaan sumber daya termasuk SDM kesehatan. Karena variabilitas sistem keshatan antar daerah yang sangat besar serta adanya berbagai kendala yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan desentralisasi maka pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang secara sistematis. Selain itu diperlukan kepemimpinan yang visioner dan transformasional sekaligus ber-mindset profesional dan berjiwa enterprenuer yang dapat mendorong implementasi desentralisasi kesehatan sebagai upaya mengantisipasi dampak dari kebijakan desentralisasi. Selain itu SDM kesehatan harus mampu memanfaatkan peluang di era desentralisasi dan pasar bebas sehingga dapat menyediakan progam dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.