Kesiapsiagaan merupakan tahapan yang penting dalam penanggulangan bencana yang harus diantisipasi baik oleh unsur pemerintah swasta maupun masyarakat dalam bentuk pengembangan peraturan-peraturan penyiapan progam pendanaan dan pengembangan jejaring lembaga tau organisasi siaga bencana. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Provinsi Sumatra Barat dengan tujuan khusus untuk mengkaji aspek legal kebijakan jejaring kelembagaan pembagian peran dan koordinasi antar lembaga pendanaan dan penanggulangan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (policy research) tang dilakukan di Privinsi Sumatra Barat pada tahun 2011. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah terhadap bagian penanggulangan bencana Dinas Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) RS. dr. M. Djamil PMI POLDA TNI AD serta studi dokumen peraturan. Analisis data menggunakan analisis interpretatis. Aspek legal kebijakan kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di propinsi Sumatra Barat telah di dukung oleh Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan SK Kepala Dinas Kesehatan No.360.108/PP Bencana/Vl/2011 tentang Tim penanggulangan bencana bidang kesehatan. Jejaring kelembagaan peran serta fungsi lembaga penaggulangan bencana bidang kesehatan telah terbentuk dan di atur oleh SK Kepala dinas kesehatan/Institusi/Lembaga maupun prosedur tetap sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembiayaan bersumber APBD APBN dan bantuan luar negeri. Dinas kesehatan provinsi Sumatra Barat telah mngembangkan berbagai program kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor yaitu BPBD RSUP dr. M. Djamil Padang PMI TNI Polda dan organisasi profesi.