Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan pelayanan resep dokter di pelayanan kefarmasian (salah satunya puskesmas) harus dilakukan oleh apoteker. Saat ini hanya 10% puskesmas yang memiliki apoteker. Belum diketahui bagaimana kebijakan penempatan apoteker dipuskesmas dan permasalahan yang terkait penempatan apoteker di puskesmas. Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi tentang peran institusi daerah terkait dengan kebijakan penempatan apoteker di puskesmas dan hambatannya. Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan jumlah dan peran apoteker di puskesmas. Penelitian potong lintang (croos sectional) dengan pendekatan kualitatif dilakukan terhadap instansi daerah yang terkait dengan peran apoteker di puskesmas pada tahun 2011. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keberadaan perguruan tinggi farmasi yang terakreditasi A atau B di pulau jawa dengan asumsi ketersediaan apoteker memadai untuk bekerja di puskesmas yaitu Provinsi Banten Jawa Barat Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur. Dari masing-masing provinsi di ambil satu kota yaitu Kota Tanggerang Kota Bandung Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya. Informan untuk wawancara mendalam adalah pejabat dari Dinkes Provinsi Dinkes Kabupaten/Kota Badan Kepegawaian daerah dan kepala puskesmas. Sedangkan informan diskusi kelompok terarah adalah para apoteker yang mewakili Dinkes Kabupaten/Kota puskesmas perawatan perguruan tinggi farmasi (PTF) dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia ( PD IAI). Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metoda triangulasi yang meliputi sumber informasi yang berbeda dan metoda pengumpulan data yang berbeda. Hasil sementara di sempurnakan dengan Round Table Discussion di Jakarta dengan mengundang nara sumber dari Binfar Alkes.