Max Joseph Herman; andi Leny Susyanty Primary Author mixed material bibliography Bag.serial Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Kementerian kesehatan Republik Indonesia Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat ind Indonesia

Index Artikel

Sumber artikel:Jurnal. Halaman: 271-281 Latar Belakang Di indonesia sampai saat ini terdapat lebih dari 60 perguruan tinggi farmasi dengan berbagai tingkat akreditasi. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa standar pelayanan farmasi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit puskesmas dan Apotek) Karena keterbatasan kompetensi apoteker. studi ini bertujuan mengidentifikasi kualifikasi apoteker yang melakukan pelayanan farmasi di apotek komunitas dalam rangka memenuhi ketentuan Unang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana Diamanatkan oleh undang-undang pemerintah berkewajiban persyaratan minimum yang harus dimiliki. Metode Penelitian potong lintang ini dilaksanakan dalam tahun 2010 pada masing-masing dua apotek komunitas di 3 kota yaitu Bnadung di Yogyakarta dan Suarabaya. sebagai responden penelitian selain 10 orang apoteker apotek komunitas juga diambil 6 apoteker dari 6 PT Farmasi 3 Apoteker dari pengurus ikatan apotek indonesia dan 6 apoteker dari dinas kesehatan propinsi dan kota. dismaping data primer di kumpulkan melalui wawancara mendalam dan obsevasi dengan menggunakan daftar tilik di unit apotek juga dikumpulkan data skunder tentang SOP pelayanan farmasi dokumentasi monitoringdan kurikulum PT. Farmasi. Hasil Analisis data secara kualitatif deskriptif menunjukan bhawa kualifikasi apoteker yang memberikan pelayanan farmasi di apotek komunitas dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 Standar Pelayanan Farmasi di apotek dan Good Pharmacy Practice berfariasi. Pada umumnya apoteker memeahami perannya dalam pelayanan farmasi tetapi untuk melaksanakannya sesuai dengan standar atau pedoman masih menghadapi berbagai kendala. hal ini juga di akui oleh apoteker PT. Farmasi Pengurus IAI dan dinas kesehatan. Pelaksanaan sesuai dengan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Peraturan pemerintah No.51 Tahun 2009. Kesimpulan Standar Pelayanan farmasi di apotek dan GPP menuntut peran yang dominan dari apoteker di apotek komunitas dalam hal waktu dan kemapuan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan juga dibutuhkan anatara lain melalui penataran seminar sosialisasi dan supervisi praktik farmasi di apotek komunitas yang mungkin melibatkan kerjasama dengan organisasi profesi dan PT. Farmasi. APOTEK, KUALIFIKASI, APOTEK KOMUNITAS, PRAKTEK KEFARMASIAN 613.072 BUL UPT Perpustakaan UM Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan UM 2 -56355 2015-12-02 00:00:00 2015-12-02 00:00:00 machine generated