Kajian tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo ini adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sebagai kajian hukum yang bersifat normatif bahan yang akan dianalisis adalah bahan hukum ptimer dan bahan hukums sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemerintahan secara langsung dalam bentuk wewenang yang didesentralisasikan dan tugas pembantuan (medebewind) sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Ruang lingkup yang ada pada daerah kabupaten/kota masih memerlukan kejelasan mengingat belum diterapkan peraturan pemerintah yang menjadi dasar pengaturan dan pembatasan wewenang pemerintah dan provinsi. Peraturan daerah dipakai dasar sebagai pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Siodoarjo sebagai daerah percontihan pelaksanaan otonomi daerah masih mempunyai persoalan-persoalan mendasar dalam pelaksanaan otonomi. Upaya untuk meningkatkan penerimaandaerah adalah intensifikasi pajak dan retribusi ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan potensi yang dimiliki derah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.