Momentum era reformasi otonomi daerah telah mengubah arah pembangunan dengan memacu dan menggalakka prakarsa peran aktif masyarakat dan mendayagunakan potensi daerah/lokal secara optimal dan terpadu. Kegiatan pembanguian melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan pembangunan tetapi menjadisubjek dari upaya pembangunan. Agar pemberdayaan massyarakat mengenai sasaran dan tepat tujuan maka peran aktif dunia usaha lembaga kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat perguruan tinggi masyarakat bersangkutan sangat diperlukan. Sementara pemerintah Kabupaten akan berperan aktif menciptakan pengaruh spill-over dan menciptakan kondisi yang konduksif bagi terwujudnya peran tersebut. Sebagai derivasi logis dan pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia