Kebutuhan pemerintah untuk menerapkan Government Finance Statistics (GFS) dapat menjadi pilihan yang tepat karena telah terbukti bahwa dengan penerapan GFS pada beberapa negara dapat secara relevan menilai kebijakan fiskal dalam persamaan regresi Y 1 810-0 838X di mana X penerapan GFS dan Y kebijakan fiskal. Pengaruh bersifat negatif dan signifikan. Faktor penerapan GFS dapat menilai kebijakan fiskal dengan kontribusi 81 1%. Adapun penyusunan GFS tidak menggugurkan kewajiban penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum yang dalam tataran pemerintah pusat dikenal dengan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Penggunaan prinsip-prinsip dasar yang memadai dalam GFS yaitu basis akrual cakupan sektor publik dan konsolidasi juga mendukung GFS ini sebagai dasar yang tepat dalam mengambil kebijakan fiskal dibandingkan dengan sekadar laporan keuangan untuk tujuan umum. Perbedaan antara GFS dengan standar akuntansi pemerintah (pada sektor pemerintahan umum) serta antara GFS dengan standar akuntansi keuangan (pada sektor perusahaan publik) mulai dari tujuan cakupan entitas pelaporan kriteria pengakuan pengukuran revaluasi dan perubahan nilai serta integrasi arus dan posisi merupakan hambatan sekaligus tantangan bagi semua pihak khususnya pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan sistem prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan GFS di Indonesia. FULL PDF