Guna memperkuat eksistensi budaya lokal termasuk untuk pemertahanan bahasa daerah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) telah merevisi kebijakan penyiaran Programa 4 sebagai saluran khusus budaya yang dikeluarkan tahun 2007. Dalam kebijakan baru tahun 2013 penggunaan bahasa daerah diperbanyak. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan macam problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyiaran Pro 4 khususnya sebagai satu bentuk upaya pemertahanan bahasa daerah. Mengacu pada teori implementasi kebijakan dan penggunaan metode triangulasi dalam proses pengumpulan data diperoleh simpulan bahwa pada level pelaksanaannya kebijakan penyiaran Pro 4 menghadapi sejumlah problematik yang dapat dibedakan menjadi dua. Problematik pertama berasal dari lingkungan luar RRI yang solusinya harus datang dari kemauan politik negara. Problematik kedua berasal dari lingkungan dalam RRI baik bersifat struktural maupun kultural. Persoalan struktural menyangkut hubungan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP RRI selaku pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Persoalan kultural disebabkan oleh iklim kerja yang dibangun pada era Orde Baru sebagai lembaga birokrasi bukan lembaga media massa yang harus profesional dan independen.