Tulisan ini hendak menguraikan persoalan perebutan ruang kawasan konservasi yang menciptakan konflik agraria antara warga dusun di pemukiman sekitar/dalam kawasan Taman Nasional dengan pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon(BTUNK). Salah satu akar masalahnya adalah klaim batas legalitas aset kawasan konservasi termasuk aset tanah yang berbenturan dengan wilayah kelola rakyat sekitar/dalam kawasan konservasi. Konflik yang terus berlanjut telah menghilangkan akses dan kontrol masyarakat atas sumberdaya hutan disekitarnya yang kemudian berkontrubusi pada proses pemiskinan struktural. Tulisan ini diakhiri dengan refleksi atas dilema dan tantangan pengelolahan kawasan konservasi di Indonesia.