Permasalahan publikasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia menimbulkan permasalahan di bidang hukum pertanahan. Banyak pemegang hak sudah mempunyai sertipikat hak atas tanah baik setipikat hak milik hak guna bangunan hak pakai dan hak pengelolaan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun sejak sertipikat itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional seking dikalahkan di lembaga peradilan baik di peradilan umum maupun peradilan Tata Usaha Negara. Dengan alat bukti yang tidak benar dan sewaktu beracara di peradilan hakim mengabaikan kesaksian ahli maupun alat bukti yang ada warkah Badan Pertahanan Nasional.Berbungkus putusan pengadilan yang telah incracht pemenang perkara mengajukan pembatalan hak kepada Badan Pertanahan Nasional pemegang hak tidak ada perlindungan meskipun dalam sistem hukum pertanahan berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 memiliki konsep Rechtsverwerking dimana seorang telah mempunyai sertifikat lebih dari 5 tahun dan memperolehnya denga itikat baik tidak dapat di gugat di lembaga peradilan. Hakim tidak menerapkan konsep tersebut berbentuk peraturan pemenintah sehingga konsep perlu Rechtsverwerking ditingkatkan dalam perundang-undangan yang mengikat para hakim. Untuk itu perlu juga lembaga asuransi perlindungan hak dalam bentuk ganti rugi apabial proses penerbitan sertifikatnya cacat prosedur dan pemegang hak yang sebenarnya akan mendapat ganti rugi. Sistem publikasi saat ini perlu pertanahan perlu ditingkatkan menjadi sistem publikasi positif untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan para investor luar negeri terlindungi karena tujuan hukum salah satumya adalah kepastian hukum