Masalah politik hukum merupakan permasalahan politik (keinginan pengusaha) yang akan diterapkan/diberlakukan terhadap rakyat melalui wadah ketentuan hukum (peraturan). Politik hukum penguasa dibidang kebebasan berorganisas politik dipengaruhi oleh faktor stabilitas pemerintah yang berimplikasi terhadap meluas dan menyempitnya hak-hak asasi persamaan dan hak-hak asasi kebebasan. Di sisi lain partai politik sebagai wadah penjabar aspirasi politik masyarakat selama ini diatur dengan berbagai pembatas upaya penciptaan kondisi keterbukaan dan kebebasan berorganisasi politik bagi masyarakat baru mulai dilakukan pada masa reformasi. Di samping itu perwujudan hak berorganisasi politik juga tergantung pada kadar kesadaran politik dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap beberapa masalah di atas sehubungan di undangkannya UU No. 2/1999 tentang partai politik diperolehkan gambaran sebagai berikut. Hak politik pegawai negeri sipil untuk berorganisasi politik yang pada masa Orde Baru dibedakan secara tegas dengan warga negara biasa akhirnya berhasil direformasi. Politik hukum pemerintah reformasi dengan tegas memberikan kebebasan berdirinya partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2/1999. Implikasinya mestinya masyarakat (termasuk pegawai negeri sipil) diberi kebebasan menyeluruh aspirasi politiknya melalui partai politik yang dikehendaki. Meski demikian kenyataannya masih terdapat kekaburan politik hukum pemerintah reformasi terhadap kebebasan pegawai negeri sipil untuk berorganisasi politik. Secara kebebasan terbukti dengan adanya keharusan kenyataan memilih menjadi PNS atau menjadi Politisi Dengan demikian