Sumberdaya agraria yang meliputi bumi air ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan aset Bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia . Namun Iebih dari 68 tahun negara belum mampu untuk mewujudkan . Ketidakadilan struktur agraria telah meningkatkan konflik atas kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Kelemahan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan infrastruktur produksi agraria menyebabkan petani skala kecil terpinggirkan oleh kekuatan investor besar. Sumber konflik agraria adalah ketidakseimbangan struktur agraria . Oleh karena itu solusinya adalah melalui pendekatan politik dan kesejahteraan . Pendekatan Politik mengacu pada Tap MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan . dan Keputusan Presiden No 34/2003 tentang Kebijakan Pertanahan Nasional . Untuk pelaksanaan Pembaruan Agraria UUPA haws dilakukan Amandemen terutama dengan memasukkan prinsip-prinsip dalam Pasal 4 Tap MPR IX/2001 . Pasal 5 ayat e dan Pasal 6 ayat e sebagai patokan untuk penanganan konflik agraria. Selain itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan yaitu dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan seperti kepemilikan lahan untuk perumahan dan kegiatan ekonomi kebutuhan pangan pendidikan kesehatan dan ketersediaan lapangan kerja di daerah pedesaan dan perkotaan.