Pada umumnya kota kota besar di dunia pada saal ins mengalami kesulitan mencan tanah kosong di alas permukaan bumi untuk keperluan pembangunan .Banyak Negara lain sudah memulai pembangunan balk di dalam tubuh bumi maupun di atas permukaan bums. Sebagaimana yang kita ketahui ketentuan pertanahan yang diatur dalam Undang undang Pokok Agrana ( UUPA) berdasarkan hukum adat. Hak atas tanah menu. UUPA hanya meliputi permukaan burns saga tidak meiiputi bedan benda yang terdapat di atasnya dan tidak meliputi tanah yang tardapat dibawah permukaan yang dikenal sebagai azas pemisahan horizontal ( horizontal amp scheiding). Hak hak atas tanah sebagairnana dimaksud dalam UUPA mash bersifat 2 Ida) dimensi belum dapat menampung kebutuhan pembangunan yang dilakukan dibawah permukaan bums yang terletak di bawah hak atas tanah orang lain maupun pembangunan di dalam ruang di alas hak atas tanah prang lain yang bersifat 3 (tiga) dimensi Untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan sekarang ini khususnya yang berkaitan yang berkaitan dengan pembangunan di bawah permukaan bumi misalnya pembangunan sub way diperlukan lembaga hukum bare yang mengatur mengenai penguasaan dan penggunaan ruang di bawah dan di atas permukaan bumi yang dalam makalah ini dinamakan hak guna ruang bawah tanah (HGRBT) dan hak guna ruang atas tanah. (HGRAT). Pemegang hak guna ruang bawah tanah rnemungkinkan untuk menggunakan ruang dan memiliki bangunan di dalam burm yang terietak di bawah Oak atas tanah orang lain sedangkan pemegang hak guna ruang alas tanah memungkinkan pemegang hak untuk menggunakan ruang dan memiliki bangunan dalam ruang diatas hak alas tanah orang lain. Untuk keperluan pembuktian subyek dan obyek HGRBT dan HGRAT diperlukan tanda bukti haknya. Sistem pendaftaran tanah sekarang as masih bersifat 2 (dua ) dimensi sehingga sistem pendaftaran tanah sekarang ini perlu ditingkatkan agar dapat rnenampung sistem pembuktian yang mengandung aspek 3 (tiga) dimensi Kata Kunci Pendaftaran Tanah Hak guna ruang Sistem Tiga Dimensi