Setiap pembuatan keputusan tata usaha negara harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digratiskan. Apa bila ketentuan mengenai prosedur hukum tidak mendapat perhatian oleh Badan atau pejabat tata usaha negara akan berakibat dapat diganggu gugat atas keputusan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan metode hukum normatif penelitian menemukan bahwa tidak diikutinya prosedur hukum pemberian hak atas tanah obyek landreform merupakan salah satu da bagi peradilan tata usaha negara untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah disebabkan badan atau pejabat tata ust negara telah melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan yang bersifat salah prosedur datam penerbitannya Kata kunci salah prosedur pembatalan sertipikat