Penerapan sistem pemilihan anggota legislatif secara tidak langsung telah mengembangkan iklim politik di daerah tingkat dua seperti kabupaten dan kota. Hasil yang tidak terduga dari 10 tahun pelaksanaan demokrasi adalah kembalinya politisi-politisi orde baru menjamurnya politik uang dan kebangkitan kembali dinasti lokal. Dalam kenyataan peran anggota dewan di daerah dalam pemberdayaan masyarakat masih belum jelas. Korupsi yang melibatkan politisi di daerah telah menciptakan kekecewaan di kalangan publik akhir-akhir ini. Sejak kapan penyalahgunaan kekuatan oleh anggota Parlemen ini terjadi Artikel singkat ini mencoba memberikan penekanan pada peran lembaga dewan kota dalam pemberdayaan kesadaran nasionalisme di kalangan politisi lokal bangsa Indonesia pada periode Kolonial Belanda. Menurut catatan dari parlemen lokal atau dalam teks asli disebut Stadsgemeente Raad terdapat beberapa nama anggota parlemen daerah seperti Soekardjo Wirjopranoto Pandji Soeroso dan beberapa anggota lain. Sebagai faksi yang minoritas di dewan sikap mereka terhadap tekanan diskriminasi koloial membuktikan bahwa mereka telah menggunakan kesempatan itu untuk pemberdayaan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Melalui pengumpulan kritik dan interpretasi dokumen dewan kota dan surat kabar yang berasal dari tahun 1925 hingga 1940 diperoleh gambaran tentang situasi konteks dan diskusi yang dikembangkan dalam ruang sidang parlemen. Dari kajian dokumen ini dapat disimpulkan bahwa dewan kota (gemeenteraad) Malang telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan politisi Indonesia terutama ketrampilan dalam berargumen pemahaman sistem hukum dan birokrasi pemecahan permasalahan kota pada saat itu. Sebagai dampak positif adalah munculnya tokohtokoh kompeten yang menjalankan fungsi pemerintahan sesudah kolonialisme berakhir pada tahun 1945. FULL TEXT