Secara historis penguasaan dan ekplorasi atas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung dibedakan dalam dua periode pengelolaan yaitu pertama dilakukan di masa pemerintah jajahan Belanda dan kedua di era kemerdekaan. Masa pengelolaan pemerintah jajahan Belanda eksplorasi timah pulau Bangka dilakukan oleh pemerintah Belanda melalui Kesultanan Palembang. Setelah lepas dari kekuasaan Belanda pengelolaannya dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dengan membentuk Perusahaan Negara (PN) berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) yang berkantor pusat di Jakarta. Sejarah dari perjalanan penguasaan tambang timah di Pulau Bangka Belitung minus keterlibatan masyarakat lokal di dalamnya. Ketika Reformasi berlangsung disertai dengan berlakunya otonomi daerah penguasaan timah oleh PT. Timah dilemahkan melalui deregulasi tata niaga No.146/1999 yang tidak lagi memandang timah sebagai komoditi tambang yang strategis sehingga peluang rakyat untuk menambang terbuka lebar. Tidak lama kemudian UU No 40 tahun2004 tentang Perseroan Terbatas juga meminta perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Timah.Tbk kepada masyarakat harus dilakukan mengingat bahwa masyarakat harus ikut merasakan keuntungan dan menikmati harta kekayaan negerinya.Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana aktifitas pengelolaan timah di Pulau Bangka dari masa ke masa serta bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh PT. Timah pada periode belakangan ini terhadap masyarakat sekitarnya. full text