Regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis mesyarakat di DAS Brantas pada pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur penting untuk dibahas. Mengingat hutan dan 60% persawahan di Jawa Timur bergantung pada DAS Brantas. Data dari BPKH DAS Brantas paling kritis diantara 29 DAS di Jatim. Upaya mengatasinya dengan dikeluarkannya kebijakan yang dikoordinasikan dengan Badan Lingkungan Hidup dan pihak terkait. Namun kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena tidak terlibatnya masyarakat sekitar DAS Brantas. sehingga perlu adanya kajian akademik terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode action reserach dengan mengkombinasikan analisis regulasi observasi pelaksanaan regulasi dan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan regulasi. Pengkajian regulasi dengan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif. Kemudia dirumuskan action plan dengan metode CAP. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang Tulungagung Kediri Mojokerto dan Sidoarjo. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian meliputi 1) belum tuntasnya Perda Pengelolaan Wilayah Sungai Berbasis Partisipasi Sosial dan Budaya (PWSBPSB). 2) permasalahan kewenangan dan kelembagaan. 3) permasalahan perencanaan dan perumusan kebijakan. 4) permasalahan pelaksanaan kebijakan. 5) permasalahan pengendalian kebijakan 6) permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pembahasan Raperda tentang PWSBPSB sosialisasi penyamaan visi dengan semua stakeholder pembentukan gugus tugas pengelolaan DAS pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. serta menyusun Sistem Informasi Sungai Berantas secara komprehensif dan transparan.