Badan legislatif sebagai cerminan lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi dan peranan penting dalam merumuskan kemauan rakyat menjadi kebijaksanaa umum dan mengontrol pemeritah dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Badan ini sekaligus menjadi komunikator timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Eksistensi badan legislatif ini di masa Orde Baru menunjukkan kelemahan dan kurang perbedaanya dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menunjukkan lemahnya kedudukan dan kualitas badan legislatif akibatnya kurang mampu berperan dalam menampung dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang berkembang dalam masyarakat luas agar menjadi kebijaksanaan umum yang aspiratif dan demokratis. Rendahnya kualitas legislatif ini disebabkan banyaknya faktor yang cukup kompleks baik menyangkut faktor politis kurangnya keahlian kurangnya sarana dan prasarana maupun karena memang kurang berkualitas anggota legislatif sendiri. Bergulirnya reformasi membawa angin segar dengan lahirnya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dengan lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislasi fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini bermaksud untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.