1. Indonesia sebagai negara hukum 2. Otonomi daerah 3. Peraturan daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan dalam negara hukum Republik Indonesia 4. Peraturan daerah dalam konteks politik hukum nasional 5. Pembentukan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya