Bab 1 Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan 3. Sistematika Penulisan Buku Bab 2 Prinsip-prinsip Hukum yang Umum dan Lazim dalam Hukum Kepailitan di Berbagai Sistem Hukum 1. Hakikat Prinsip Hukum 2. Prinsip Paritas Creditorium 3. Prinsip Pari Passu Prorata Parte 4. Prinsip Structured Creditors 5. Prinsip Utang 6. Prinsip Debt Collection 7. Prinsip Debt Polling 8. Prinsip Debt Forgiveness 9. Prinsip Universal dan Prinsip Teriorial 10. Prinsip Commercial Wxit from Financial Distress dalam Kepailitan Peseroan Terbatas Bab 3 Pengaturan Norma Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia 1. Pengaturan Prinsip Paritas Creditorium Prinsip Paripassu Prorata dan Prinsip Structured Prorata dalam UUK 2. Pengatruran Prinsip Debt Collection dsan Hakikat Kepailitan dalam UKK 3. Pengaturan Prinsip Utang dalam UUK 4. Pengaturan Prinsip Teritorial dan Prinsip Universal dalam UUK 5. Pengaturan Prinsip Debt Pooling dalam UUK 6. Prinsip Debt Forgiveness Tidak Dinormakan dalam UUK 7. Akibat Hukum Kepailitan 8. Akibat Hukum PKPU Bab 4 Aspek Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia 1. Prinsip Commercial Exit from Financial Distress Tidsak Dinormakan dalam UUK 2. Eksistensi Yuridis PT yang Telah Dipailitkan atau trelah Dilikuidasi Menurut UUK dan UUPT 3. Kedudukan dan Kewenangan Organ-organ PT yang Sedang Pailit 4. Aspek Hukum yang Lain yang Berkaitan dengan Kepailitan PT 5. Tanggungjawab Komisaris PT atas Jasa terjadinya Pailit PT Bab 5 Praktik Penerapan Norma dan Prinsip Hukum Kepailitan dalam Putusan Peradilan 1. Penerapan Norma dan Prinsip Paritas Creditorium serta V Struvtured Prorata dalam Putusab Peradilan 2. Penerapan Norma Prinsip Debt Cillection dalam Putusan Peradilan 3. Penerapan Norma Prinsip Utang dalam Putusan Peradilan 4 Penerapan Norma dan Prinsip Eksistensi PT dalam Likuidasi dalam Putusan Peradilan 5. Penerapan Norma dan Prinsip Commercial Exit from Financial Distress dalam Putusan 6. Penerapan Norma dan Prinsip Tanggung Jawab Organ-organ PT yang Dipailitkan 7. Penerapan Norma Prinsip Debt Pooling dalam Putusan Peradilan dalam Putusan Peradilan Peradilan