Daftar Isi:Bagian Satu Tentang Anak Perempuan dan Keluarga 1. Konvensi Tentang Persetujuan Perkawinan Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan 2. Konvensi Tentang Hak-hak Politik Wanita 3. Konvensi Tentang Hak-hak Anak 4. Protokol Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak Prostitusi Anak dan Pornografi Anak 5. Protokol Tambahan Konvensi Tentang Hak Anak Berkenaan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik-konflik Bersenjata 6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Bangsa-bangsa tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (Standar Minimum Rules For The Administrastion Of Juvenile/ The Beijing Rules ) resolusi No. 40/33 tanggal 29 November 1985 7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency Riyadh Guidelines ) 8. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (United Nations Rules for the Protectionh of Juvenils Deprived of Their Liberty resolusi No 45/133 tanggal 14 November 1990 9. Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja 10.Konvensi ILO 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghap[usan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak 11. Dokumen Kesep[akatan tentang Dunia yang Layak Bagi Anak 12. Kepurusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) 13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja 14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segewra Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagian Dua Tentang Kewarganegaraan dan Pengungsi 1. Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin 2. Konvensi Mengenai Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan 3. Konvensi Mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan 4. Konvensi Mengenai Status Pengungsi 5. Protokol Mengenai Status Pengungsi 6. Deklarasi tentang Suaka Teritorial 7. Konvensi Mengenai Suaka Politik 8. Konvensi Mengenai Suaka Diplomatik 9. Protokol Tambahan pada Konvensi Suaka Diplomatik 10. Konvensi Mengenai Suaka Teritorial